BOMINDONESIA.COM, BARITO KUALA – Kementerian Agama Barito Kuala dan Dinas Pendidikan berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan pada lembaga pendidikan dibawahnya.
Hal ini juga menyangkut ajaran Khilafah yang diduga masih marak di Batola.
Kepala Kantor kemenag Batola, Anwar Hadimi, tegas menolak adanya ajaran tersebut, karena dinilai bertentangan dengan idiologi Pancasila yang telah ditetapkan.
Penolakan paham khilafah itu pun dipublis melalui beberapa spanduk yang bertuliskan “Tolak keras khilafah di Kalsel” “NKRI harga mati” di berbagai titik jalan di Batola.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terkait pengawasan kami teleh berkeliling pada Madrasah dan KUA untuk menyuarakan terkait NKRI harga mati melalui moderasi beragama, termasuk di pesantren-pesantren kita juga lakukan kunjungan dan berikan pencerahan terkait pentingnya setia terhadap bangsa dan negara ,” ungkapnya saat dikonfirmasi di kantor, Jum’at (31/10/25).
Selain itu pihaknya juga berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap hal itu, lerlebih pada titik titik yang dinilai adanya pergerakan dari afiliasi organisasi yang dilarang oleh pemerintah.
“Kita memang sudah mendapatkan informasi ada beberapa titik yang bergeliat dari organisasi itu masih melakukan kegiatan-kegiatan, kami tentu terus melakukan pengawasan itu yang bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI,” jelasnya.
Menurutnya saat ini jumlah pesantren yang ada di Batola sebanyak 23, sementara madarah negeri ada 21, dan 72 swasta.
“Kita juga rutin satu bulan sekali kita lakukan apel pada pesenteren, dengan mengsi sambutan untuk menanamkan rasa cinta tanah air,” pungkasnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Batola Lulut Widiyanto Putro juga menegaskan untuk memperkuat pengawasan pada lembaga pendidikan dibawahnya
“Kita ada guru-guru agama yang bertanggung jawab dalam pengajaran agama, apabila dari masyarakat ada yang melihat dan merasa ada penyimpangan ajaran agama, bisa melapor ke Disdik untuk dikoordinasikan bersama MUI Barito kuala,” bebernya saat dikonfirmasi.
Ditanya soal sanksi jika ditemukan terbukti adanya guru atau lembaga yang mengajarkan hal itu, pihaknya akan mengutamakan pembinaan.
“Lebih pada pembinaan dulu,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, spanduk penolakan adanya ajaran khilafah tersebut, terdapat pada pinggir jalan pertigaan jalan Banjarmasin-Marabahan dan H.M Yunus kecamatan Rantau Badauh, jalan Bahaudin Musa dakat Jembatan Rumpiang, dan benerapa titik jalan lainya.
Editor Hamdani
