BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – Kapoksi NasDem Komisi II DPR Ujang Bey meminta agar biaya pilkada yang mahal serta gaji minim tidak selalu menjadi ‘kambing hitam’ ketika ada kepala daerah yang ditangkap terkait kasus korupsi.
Ujang menegaskan, terjun di dunia politik tidak sama dengan bisnis. “Saya kira tidak tepat kalau minimnya gaji dan biaya pilkada yang mahal selalu dijadikan ‘kambing hitam’. Karena terjun ke dunia politik, tidak seperti terjun ke dunia bisnis yang selalu ditakar dengan keuntungan/balik modal,” ujar Ujang.
“Padahal Mendagri pernah menyampaikan itu bagian dari pengabdian ke masyarakat, jangan dikaitakan dengan untung rugi,” sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Maka dari itu, Ujang menyebut dirinya sangat menyayangkan modus jual beli jabatan di lingkungan pemda. Sebab, kata dia, kejadian korupsi kepala daerah selalu mengalami pengulangan, walaupun dengan modus berbeda-beda.
“Pak Mendagri juga dalam kesempatan RDP selalu mewanti-wanti agar kepala daerah bisa mawas diri dan harus bisa meningkatkan inovasi dan pembangunan di tengah-tengah TKD yang mengalami penurunan,” tegas Ujang.
Sementara itu, Ujang menyarankan Kemendagri dan KPK melakukan pencegahan dini dengan memberikan pemahaman tentang aturan dan hukum.
“Yang paling utama adalah kembali lagi ke diri masing-masing kepala daerah karena itu benteng utama dari pencegahan,” imbuhnya.
