BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – Kadin Indonesia akan menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya yang menyalahi aturan atas penyelenggaraan Munaslub ilegal pada Sabtu 14 September 2024. Langkah hukum perdata dan pidana juga akan ditempuh.
Diketahui desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang disuarakan sejumlah pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi dan Anggota Luar Biasa (ALB) akhirnya digelar Sabtu (14/9/2024) di Jakarta. Hasilnya memilih Anindya N. Bakrie menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Sebelumnya, putra sulung Abu Rizal Bakrie itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.
Sehari setelahnya, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid membantah hasil Munaslub “Kadin” 2024. Arsjad menyayangkan terjadinya Munaslub yang digelar secara ilegal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan itu menurutnya merupakan upaya individu dan kelompok yang mencoba mengambil alih kepemimpinan Kadin Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku. “Kegiatan Munaslub atas nama Kadin Indonesia kemarin itu tidak sah,” katanya kepada awak media, Minggu (15/9/2024)
Sebelumnya Anindya mengatakan ingin bekerja sama lebih erat dengan pemerintah, baik pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya Kadin mitra strategis pemerintah. Hasil Munaslub ini diharapkan membuat hubungan Kadin dan pemerintah semakin baik.
Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama sepuluh tahun dengan baik, maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi, sebagai mitra strategis,” kata Anindya usai dipilih dalam Munaslub, sebagaimana dikutip antaranews.com, Sabtu (14/09/2024)
Ia berharap melalui kerja sama yang baik itu Indonesia dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen year on year (yoy)
Sejumlah pejabat hadir dalam Munaslub itu seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Ketua Kadin Indonesia Erwin Aksa. Presiden Komisaris PT Blue Bird Tbk, Bayu Priawan hadir sebagai Ketua Pelaksana Munaslub Kadin 2024.
Tak Sesuai Aturan
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid. menegaskan Kadin Indonesia dan mayoritas Kadin Provinsi tidak mengakui hasil Munaslub.
Kadin Indonesia merupakan lembaga Independen, sebagai rumah bersama bagi pelaku usaha seluruh Indonesia.UU No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (UU Kadin) memandatkan hanya ada satu Kadin Indonesia. Hal itu juga ditegaskanKeppres No.18 tahun 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (Keppres AD/ART Kadin).
Arsjad menegaskan 21 dari 35 Ketua Umum Kadin Provinsi telah hadir dan memberikan pernyataan tertulis yang menolak Munaslub atas nama Kadin itu. Investigasi terkait penyelenggaraan Munaslub yang melanggar AD/ART Tengah dilakukan termasuk menyiapkan langkah hukum.“Saya Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 mengajak seluruh anggota untuk solid dan tegak lurus (menegakkan aturan,-red) untuk kemajuan dalam menjalankan roda organisasi,” imbau Arsjad. Ia menyatakan Kadin Indonesia harus solid dan tetap bekerja untuk membantu pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen. Target itu membutuhkan kolaborasi dan gotong royong dari semua pihak.
Tak ketinggalan Arsjad meminta dukungan pemerintah sebagai pengawas Kadin sebagaimana UU Kadin dan Keppres AD/ART Kadin. Pemerintah harus memastikan organisasi ini berjalan sesuai kepentingan nasional. Kadin Indonesia dan Provinsi harus terus bekerja dan fokus untuk menjawab tantangan ke depan. Langkah saat ini dengan memastikan kelancaran fungsi organisasi demi menjaga kestabilan dunia usaha dan ekonomi Indonesia.
Melalui akun IG pribadi nya ,Arsjad menegaskan Kadin Indonesia adalah satu-satunya organisasi dunia usaha yang lahir dan diatur dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1987, ditegaskan dengan Keppres No. 18 tahun 2022, serta memiliki landasan hukum yang kuat melalui AD/ART dan peraturan organisasi.”Bersama para pengurus Kadin Indonesia dan 21 Kadin Provinsi, kami menegaskan dan tidak mengakui adanya Munaslub tanggal 14 September 2024. Bahwa kegiatan tersebut tidak sah dan ilegal” pungkasnya seraya meminta maaf kepada rekan rekan media karena perpindahan lokasi konferensi pers di menit-menit terakhir karena intimidasi dari pihak-pihak tertentu tanpa menyebutkan siapa pihak tersebut.
Penulis : */Mercurius
Editor : Mercurius
