BOMINDONESIA.COM, PEKAN BARU – Dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2025, digelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Wartawan Berintegritas Sahabat Semua” di Pekanbaru, Jumat (7/2/2025).
Acara menghadirkan sejumlah pembicara utama, di antaranya Direskrimum Polda Riau Asep Darmawan, Rektor Universitas Lancang Kuning yang juga Direktur Pendidikan PWI Riau Junaedi, Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat Aat Sufaat, Ketua Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Dar Edi Yoga.
Diskusi dipandu moderator Ridar Hendri, dan FGD digelar sebagai respons terhadap maraknya keluhan kepala sekolah dan guru yang mengalami pemerasan oleh oknum wartawan. Narasumber memberikan pandangan serta langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut.
Rektor Universitas Lancang Kuning Junaedi menyoroti realitas di lapangan terkait keberadaan wartawan abal-abal yang kerap menekan pihak sekolah. “Faktanya, banyak kepala sekolah dan guru yang berhadapan dengan wartawan-wartawan abal-abal yang melakukan pemerasan. Saat ini, siapa pun bisa dengan mudah membuat media dan menaikkan berita ke portal mereka. Wartawan abal-abal ini harus kita hadapi dengan cara mengelola sekolah sesuai ketentuan yang ada. Jika ada penyimpangan, tentu bisa menjadi celah yang dimanfaatkan untuk menekan pihak sekolah, misalnya dengan isu pungutan yang kerap dijadikan alat pemerasan,” ujar Junaedi.
Direktur Lembaga UKW PWI Pusat, Aat Sufaat, menyoroti lemahnya regulasi yang memungkinkan siapa saja mengaku sebagai wartawan tanpa kompetensi yang jelas. “Di Indonesia, menjadi wartawan sangatlah mudah. Untuk memastikan wartawan memiliki integritas dan profesionalisme, ada Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang harus berinduk ke satu organisasi. Sayangnya, masih banyak yang tidak mengikuti aturan ini. Di Indonesia, ada 11 pasal kode etik jurnalistik, salah satunya menyatakan bahwa wartawan tidak boleh beritikad buruk. Namun, kenyataannya masih banyak pelanggaran,” ucapnya.
Ia menyarankan kepala sekolah agar lebih berhati-hati dalam menghadapi wartawan yang mencurigakan. “Tanyakan kartu pers dari Dewan Pers. Jika perlu, laporkan ke PWI kabupaten atau provinsi. Bahkan, mengunggah kasus pemerasan ke media sosial bisa menjadi cara efektif untuk menghentikan aksi mereka,” tambahnya.
Direskrimum Polda Riau Asep Darmawan menegaskan perlindungan hukum bagi kepala sekolah yang diperas bergantung pada transparansi dalam pengelolaan anggaran. “Jika tidak ada penyimpangan, maka tidak perlu takut. Di Riau, misalnya, ada kasus kepala sekolah yang diperas dengan ancaman penghapusan berita dengan imbalan sejumlah uang. Namun, kepala sekolah itu melapor, dan pelaku berhasil ditangkap. Kasus semacam ini sering terjadi. Transparansi anggaran adalah kunci agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum wartawan,” ungkap Asep.
Ketua Forum Pemred SMSI, Dar Edi Yoga, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 47 ribu media di Indonesia, namun hanya sekitar 3.000 yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.
“Jumlah media yang terverifikasi sangat sedikit karena persyaratannya ketat. Salah satu cara menghindari pemerasan adalah dengan memverifikasi identitas wartawan. Tanyakan apakah medianya benar-benar terdaftar, apakah ada nomor telepon kantor, serta apakah wartawan tersebut membawa surat tugas resmi dari redaksi. Jika tidak bisa membuktikan hal-hal tersebut, kemungkinan besar dia adalah wartawan abal-abal,” papar Dar Edi Yoga.
FGD turut dihadiri tokoh-tokoh pers nasional, seperti Ketua Panitia HPN Riau 2025 yang juga Bendahara PWI Pusat, Marthen Slamet Susanto, Ketua Umum PWI Pusat Periode 2018-2024 Atal S. Depari, serta Sekretaris Dewan Pakar PWI Pusat, Nurjaman Mochtar.
Penulis : Kontributor
Editor : Afdiannoor
