BOMINDONESIA.COM, PURUK CAHU – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Murung Raya meminta Pemerintah Kabupaten Murung Raya segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Fahriadi, dalam rapat paripurna DPRD Murung Raya dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Jumat (5/6/2026).
“Menghadapi tahapan pembahasan lanjutan, Fraksi NasDem mengingatkan agar forum persidangan memberikan perhatian yang mendalam terhadap hal-hal yang bersifat strategis, terutama terkait rekomendasi dari BPK RI,” ujar Fahriadi.
Menurutnya, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administratif semata, tetapi harus menjadi instrumen penting untuk menjamin transparansi, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi NasDem juga menyoroti realisasi belanja daerah yang dinilai belum optimal. Dari total anggaran belanja sebesar Rp2,8 triliun, realisasi yang tercapai sebesar Rp2,5 triliun atau sekitar 91,62 persen.
“Fraksi NasDem menilai capaian belanja operasi maupun belanja modal yang baru mencapai sekitar 92 persen masih perlu ditingkatkan,” tegas Fahriadi.
Ia menilai belum maksimalnya penyerapan anggaran dipengaruhi oleh proses perencanaan dan pelaksanaan program yang masih perlu diperbaiki, baik dari aspek ketepatan waktu maupun akurasi penyusunan kegiatan.
Meski demikian, Fraksi NasDem memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Menurut Fahriadi, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Selain itu, Fraksi NasDem juga mengapresiasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu melampaui target hingga mencapai 161,11 persen. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus menggali potensi sumber-sumber PAD baru.
“Atas capaian tersebut, kami mendorong pemerintah daerah terus menghadirkan strategi yang lebih inovatif dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun mendatang,” pungkas Fahriadi.
Penulis : Maya
Editor : Mercurius
