BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) semakin sulit membeli rumah bersubsidi, dan berdampak pada perekonomian rakyat secara luas.
Hal itu akibat berkurangnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bahkan Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Wahidah Mukhtar pun berharap ada penambahan kouta FLPP 2024 ini.
‘Program Kuota FLPP 2024 turun drastis dibandingkan tahun 2023 lalu. Ini membuat kalangan pengembang perumahan makin terpuruk dan terancam bangkrut alias gulung tikar,’ ucap Hj Wahidah, didampingi Sekretarisnya M Fikri.
Menurutnya, keberadaan masyarakat rendah (MBR) terancam kesulitan membeli rumah subsidi. Penyebabnya, kuota subsidi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui FLPP berkurang.
Padahal, jelasnya, Kementerian PUPR pada 2024 sudah menetapkan Rencana Strategis (Rastra) sesuai Perpres 18 Tahun 2020 untuk kuota FLPP sebanyak 220 ribu unit rumah.
‘Ya, kenyataannya, Tahun 2024 ini hanya terealisasi 166 ribu unit rumah saja. Kuota tahun ini berkurang hampir 30 persen dibandingkan tahun 2023 lalu, atau sebanyak 220 ribu unit,’ ucapnya
Dengan pengurangan kuota ini berimbas luar biasa terhadap beberapa sektor usaha. ‘Hampir 99 persen anggota Apersi Kalsel membangun rumah MBR yang dibiayai perbankan” tutur Hj Wahidah.
Menurutnya, jika kuota tak ditambah, maka pengembang perumahan tidak akan mampu membayar kreditnya di perbankan. ‘Developer akan banyak yang kolaps atau gulung tikar, serta beberapa sektor usaha perumahan akan bangkrut,’ paparnya.
Untuk itu, Ia berharap pemerintah bisa menambah kuota ini. Paling tidak, minimal 60 ribu tambahan kuota agar bisa bekerja kembali. Karena semua yang kita lakukan ini adalah untuk kebutuhan masyarakat bawah. (*)
Editor : Afdiannoor
