BOMINDONESIA.COM, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) terus mencari solusi terbaik menghadapi dampak dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mempengaruhi keberlangsungan tenaga non ASN di daerah.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula A Kantor Bupati Mura pada Rabu (14/5/2025), Bupati Heriyus menegaskan bahwa kebijakan merumahkan tenaga non ASN bukan karena mereka tak dibutuhkan, melainkan akibat regulasi pusat yang belum memberi ruang fleksibel bagi daerah.
“Daerah kita masih sangat membutuhkan mereka. Bahkan banyak fasilitas seperti puskesmas, pustu, dan sekolah yang mengalami kekosongan tenaga kerja,” ujar Heriyus yang memimpin langsung rapat tersebut bersama Wakil Bupati Rahmanto Muhidin dan jajaran pejabat terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati menekankan pentingnya langkah cepat agar pelayanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, tidak terganggu.
Sejumlah solusi telah diajukan oleh dinas terkait, di antaranya pemanfaatan skema BLUD dan surat penugasan khusus bagi tenaga kesehatan, serta penggunaan Dana BOS untuk mempertahankan guru honorer.
Sementara itu, untuk tenaga non ASN di luar sektor kesehatan dan pendidikan seperti petugas kebersihan, satpam, dan pramubakti, skema kontrak individu dinilai bisa menjadi solusi sementara yang layak.
Rapat ini menjadi pijakan awal sebelum dibahas lebih lanjut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Murung Raya. Pemkab berharap melalui kolaborasi lintas lembaga, dapat ditemukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan menjamin kesinambungan layanan publik di tengah transisi regulasi nasional.
Penulis : Maya/Diskominfo
Editor : Mercurius
