Beranda Banjarmasin Bungas Sejumlah LSM dan Ormas Desak Transparansi dan Solusi Konkret dalam Pembangunan Kalsel

Sejumlah LSM dan Ormas Desak Transparansi dan Solusi Konkret dalam Pembangunan Kalsel

Oleh Admin - Februari 27, 2025, 20:33

Para peserta Forum Diskusi Publik sebelum rehat Isoma (Foto Istimewa/Bomindonesia)

BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (Ormas) di Kalimantan Selatan menyoroti transparansi dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah dalam Forum Diskusi Publik (FDP) yang digelar di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) pada Kamis (27/2/2025)

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai kritik dan usulan terkait permasalahan lingkungan, keamanan, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Ketua Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN) Kalsel, Bujino KA Salan, SH, MH, menyoroti minimnya solusi konkret dari pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, salah satunya terkait pengelolaan sampah.”Perang terhadap sampah sangat penting karena ini menyangkut kesehatan dan lingkungan. Namun, solusinya masih belum jelas. Seharusnya ada langkah konkret,” papar advokat senior ini

Misalnya menjadikan sampah sebagai bahan ekonomi. LSM bisa berperan lebih aktif, dengan adanya duta-duta sampah di setiap kecamatan,” ungkapnya.

Selain itu, Bujino juga menyoroti persoalan keamanan, terutama terkait aksi geng motor yang meresahkan masyarakat.”Ketertiban masyarakat harus ditingkatkan. Kepolisian seharusnya lebih aktif, misalnya dengan patroli keliling kota setelah tengah malam untuk membubarkan geng motor yang sering membuat onar,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut Ketua Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) Kalsel, Anang Misran, juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah agar berpihak pada masyarakat luas.”Banyak proyek berjalan tanpa sosialisasi yang jelas kepada warga terdampak. Kami mendesak pemerintah lebih terbuka, jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tegas pria yang menjadi salah satu inisiator acara.

Sementara itu, Ketua LSM KAKI Kalsel, H Akhmat Husaini SH menyoroti transparansi anggaran dalam proyek pembangunan.”Tanpa pengawasan ketat, potensi penyimpangan sangat besar. Pemerintah harus lebih terbuka dalam penggunaan anggaran dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan,” kata pria yang kerap bereaksi di KPK dan Kejagung serta Mabes Polri ini di Jakarta.

Senada ditambahkan Ketua Umum Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK) H Rachmat Fadillah SH bahwa pemerintah perlu lebih memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.”Kami mempertanyakan prioritas pembangunan. Jangan sampai proyek yang dijalankan hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas,” ujarnya yang diamini Ketua SWI Kalsel H Sugiannor

Ketua Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Kalsel, H.Suriansyah juga menyampaikan pandangannya terkait persoalan sosial yang masih menjadi tantangan besar di daerah.”Kita melihat banyak permasalahan yang membutuhkan penanganan lebih serius, termasuk dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat. Pemerintah harus lebih tanggap dan tidak membiarkan potensi konflik berkembang akibat kurangnya komunikasi dengan masyarakat,” tegasnya.

Peran Akademisi dalam Meningkatkan Kualitas Diskusi

Diskusi ini yang juga dihadiri akademisi. Dr. Musdalifah, S.E., M.Si., dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM), mewakili Rektor ULM, menekankan pentingnya manajemen diskusi yang lebih terstruktur agar menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret.”Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada teman-teman Ormas untuk menyampaikan aspirasi dengan baik. Ke depan, forum ini bisa lebih terarah dan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, sehingga solusi yang dihasilkan dapat lebih aplikatif,” ujarnya.

Para peserta forum yang juga dihadiri perwakilan mahasiswa, anggota TNI, Kepolisian ,Kejaksaan serta perwakilan pemerintah daerah dan sejumlah ormas lainnya itu sepakat bahwa pemerintah harus lebih aktif dalam mencari solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dalam hal lingkungan, keamanan, maupun keterlibatan publik dalam kebijakan.