BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN– Direktorat Binmas Polda Kalimantan Selatan kembali menggandeng Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) dalam agenda tahunan sosialisasi Kamtibmas, yang digelar di kawasan Jalan Veteran Km 4,5 Gang Kembang, Kecamatan Pengambangan, Banjarmasin, Rabu (11/6/2025) siang.
Kegiatan ini menjadi wadah mempererat kemitraan antara institusi kepolisian dengan organisasi masyarakat adat, khususnya dalam mendukung program Community Policing atau pemolisian masyarakat.
Wadir Binmas Polda Kalsel ,AKBP Rudy Hartono melalui Kasubdit Binmas Polda Kalsel, Kompol Winarto, menyatakan pihaknya sangat terbantu dengan keberadaan Batamad di tengah masyarakat adat. “Kami punya program pemolisian masyarakat, dan dengan melibatkan Batamad, pendekatan terhadap masyarakat adat jadi lebih efektif. Mereka memiliki kedekatan sosial dan pemahaman lokal yang kami perlukan,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Winarto juga menyebut bahwa menjaga ketertiban tidak selalu harus dilakukan oleh aparat kepolisian, namun bisa berjalan maksimal dengan keterlibatan aktif komponen masyarakat.
didampingi Sekjen Apriansyah SH MH memberikan keterangan kepada wartawan (Foto Mercy)
Ketua Umum Batamad, Hardy C. Agoes, SH menegaskan bahwa peran Batamad bukan hanya sebagai penjaga identitas dan martabat masyarakat adat Dayak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat hukum adat. “Kami tak memandang latar belakang suku. Prinsip kami adalah menjaga lingkungan yang harmonis lewat musyawarah mufakat.
Batamad hadir bukan untuk membenturkan, tapi menjembatani, termasuk dalam konflik tanah yang selama ini menjadi isu sensitif,” ujarnya.
Menurut Hardy, sudah ratusan kasus konflik lahan berhasil diselesaikan Batamad tanpa harus melalui jalur hukum formal.
Bahkan, beberapa perkara yang melibatkan oknum aparat pernah diselesaikan dengan pendekatan hukum adat, yang menekankan pada perdamaian dan ikatan kekeluargaan. “Kami menghindari penyelesaian represif. Denda adat pun bisa dibayar dalam bentuk uang dan disertai penyatuan hubungan sosial,” katanya.
Sekretaris Jenderal Batamad, Apriansyah, SH MH, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa pendirian Balai Adat Nansarunai menjadi ruang penting bagi masyarakat adat untuk berdiskusi, menguatkan peran sosial, serta menyampaikan harapan-harapan mereka terhadap negara dan aparat.
“Ada sekitar 120 pengurus dari tingkat provinsi hingga barisan anggota kabupaten dan kota Batamad aktif Kami membuka ruang yang inklusif untuk siapa pun yang peduli menjaga harmoni dan ketertiban,” ungkap Apriansyah.
Acara ini menjadi penegas bahwa pelibatan organisasi adat seperti Batamad bukan sekadar simbolik.
Ia adalah langkah konkret menuju masyarakat yang tertib, damai, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal yang berakar kuat dalam adat istiadat.
Penulis/ Editor : Mercurius
