Dorong Usaha Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Dorong Usaha Berbasis Ekonomi Kerakyatan

- Redaksi

Jumat, 29 November 2024 - 21:43 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RAPIMNAS Kadin Indonesia 2024 (foto:hukumonline/istimewa)

RAPIMNAS Kadin Indonesia 2024 (foto:hukumonline/istimewa)

BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – Resmi digelar RAPIMNAS (Rapat Pimpinan Nasional) Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia 2024, Jumat (29/11/2024).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) Bobby Gafur Umar menyatakan, salah satu pokok bahasan utama rapimnas ini adalah masalah pengentasan kemiskinan.

“Kalau kita lihat pidato presiden dari mulai pelantikan sampai kunjungan (kenegaraan) beliau ke luar negeri, Presiden sangat menekankan bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan apalagi kemiskinan ekstrem,” ujar Bobby Gafur, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

Ia menyebut, cara pengentasan kemiskinan adalah dengan mendorong sektor usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  ‘Pengembangan UMKM masih perlu di dorong, pasalnya, selama ini pembangunan ekonomi di Indonesia masih berkutat menyoal industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan transisi energy,’ jelasnya.

Sektor UMKM selama ini mempunyai tiga kelemahan yakni akses pasar, permodalan, dan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) serta kualitas.  Menurutnya perlu tribosan yang melibatkan dunia usaha dalam mengatasi seluruh permasalahan di sektor UMKM.

Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia sesuai dengan bidang mereka sedang menyusun program kerja Kadin 2025 yang melibatkan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota. ‘Potensi daerah lumbung ikan di Bitung, Sulawesi Utara, yang masih belum terbuka,’ dicontohkannya.

Baca Juga :  Polda Kalsel Intensifkan Pengawasan Harga Bapokting Pasca Idul Fitri

Perlunya likuiditas bagi permodalan UMKM dan bagaimana masyarakat bawah bisa mengakses permodalan. ‘Beberapa program pemerintah yang berbasis kerakyatan yang akan disinergikan dengan rekomendasi RAPIMNAS Kadin 2024, yaitu program pembangunan 3 juta rumah murah per tahun dan makan bergizi gratis,’ imbuhnya.

Rekomendasi RAPIMNAS Kadin 2024 dituangkan ke dalam program kerja kementerian, sesuai dengan 8 asta cita dan 17 program prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto. 

bomindonesia

Follow WhatsApp Channel bomindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

FKPWK Dukung Wacana Penambahan Layer Tarif Cukai Rokok, Dinilai Dorong Industri Ilegal Masuk Jalur Resmi
Perkuat Sinergi, Menjaga Stabilitas, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Maraknya Rokok Polos Dinilai Ancam Industri Resmi dan Pendapatan Negara
BRI Banjarmasin Samudera dan PT SANY Banjarmasin Perkuat Sinergi Melalui Sosialisasi Layanan dan Produk Perbankan
Mandat 132 JPT, Customer Pelayaran Tolak Biaya Tambahan Lini 2
Pertamax Green Melonjak 31 Persen, Benarkah Bioetanol Solusi Ketahanan Energi?
Lemahnya Pengawasan Pelayanan Publik, YLK Intan Kalimantan Dorong Peran Lembaga Konsumen
Tugabus Soroti Tantangan Digitalisasi, Minta Pembinaan UMKM di Kalsel Diperkuat

Berita Terkait

Jumat, 26 Juni 2026 - 09:38 WITA

FKPWK Dukung Wacana Penambahan Layer Tarif Cukai Rokok, Dinilai Dorong Industri Ilegal Masuk Jalur Resmi

Kamis, 25 Juni 2026 - 09:32 WITA

Perkuat Sinergi, Menjaga Stabilitas, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Rabu, 24 Juni 2026 - 11:22 WITA

Maraknya Rokok Polos Dinilai Ancam Industri Resmi dan Pendapatan Negara

Jumat, 19 Juni 2026 - 19:02 WITA

BRI Banjarmasin Samudera dan PT SANY Banjarmasin Perkuat Sinergi Melalui Sosialisasi Layanan dan Produk Perbankan

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:30 WITA

Mandat 132 JPT, Customer Pelayaran Tolak Biaya Tambahan Lini 2

Berita Terbaru

Verified by MonsterInsights