BOMINDONESIA.COM, BALIKPAPAN – Kenaikan harga Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter mulai 10 Juni 2026 memunculkan sorotan terhadap kebijakan pengembangan bioetanol di Indonesia.
Produk yang selama ini diperkenalkan sebagai bagian dari transisi energi nasional dan penguatan ketahanan energi justru mengalami kenaikan harga paling tinggi dibandingkan jenis bahan bakar lainnya.
Berdasarkan data penyesuaian harga BBM, Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter atau meningkat sekitar 31,7 persen.
Persentase kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan Pertamax (RON 92) yang naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.
Kondisi tersebut memunculkan kritik dari sejumlah pengamat ekonomi dan energi.
Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai kenaikan harga tersebut menunjukkan bahwa pencampuran bioetanol ke dalam bahan bakar belum tentu membuat harga BBM menjadi lebih murah maupun lebih kompetitif.
Menurut Bhima, pengembangan bioetanol dalam skala besar juga berpotensi menambah beban fiskal negara apabila dilakukan tanpa perhitungan yang matang.
“Semakin besar campuran bioetanol dengan bensin, maka semakin besar pula potensi beban terhadap APBN apabila skema pengembangannya terus didorong tanpa efisiensi yang memadai,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Pertamax Green 95 sendiri merupakan bahan bakar campuran bensin RON 95 dengan lima persen bioetanol berbahan baku tebu yang mulai diperkenalkan pada 2023 sebagai bagian dari program energi terbarukan.
Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah mendorong pengembangan perkebunan tebu dalam skala besar guna mendukung kebutuhan bahan baku bioetanol nasional.
Namun berdasarkan kajian Celios berjudul Mengapa Bioethanol Tidak Menjawab Ketahanan Energi, pengembangan industri bioetanol diperkirakan membutuhkan investasi lebih dari 11 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp176 triliun dalam kurun waktu 10 tahun.
Nilai tersebut disebut mendekati sebagian besar alokasi subsidi energi nasional yang disiapkan pemerintah pada tahun 2026.
Kritik juga datang dari Manajer Program Bioenergi Trend Asia, Amalya Reza Oktaviani.
Ia menilai kebijakan pengembangan bioetanol masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.
Menurutnya, di saat pemerintah mendorong perluasan perkebunan tebu sebagai sumber bioetanol, Indonesia juga masih melakukan impor etanol dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan industri energi.
“Peminat bahan bakar berbasis bioetanol juga masih relatif terbatas karena belum banyak kendaraan maupun industri otomotif yang melakukan penyesuaian teknologi,” ujarnya.
Selain persoalan pasar, Amalya menyoroti dampak lingkungan yang berpotensi muncul akibat pembukaan lahan baru untuk perkebunan tebu. Salah satunya berada dalam proyek kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Papua Selatan.
Kajian Trend Asia menyebutkan pelepasan kawasan hutan untuk mendukung proyek tersebut berpotensi menyebabkan deforestasi hingga puluhan ribu hektare.
Menurutnya, hilangnya kawasan hutan dalam skala besar tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mengancam ruang hidup masyarakat adat dan keberlanjutan ekosistem setempat.
“Indonesia berpotensi kehilangan cadangan karbon dan fungsi ekologis hutan dalam jumlah besar, sementara produk energi yang dihasilkan belum tentu terjangkau oleh masyarakat,” katanya.
Bhima menambahkan bahwa biaya ekonomi pengembangan bioetanol tidak hanya berasal dari pembangunan perkebunan maupun infrastruktur pendukung, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.
Karena itu, ia mempertanyakan efektivitas bioetanol sebagai solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Sementara itu, sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu memperkuat pembangunan transportasi publik yang efisien dan terjangkau agar ketergantungan masyarakat terhadap BBM dapat berkurang secara bertahap.
Dengan kenaikan harga Pertamax Green yang menjadi yang tertinggi dibandingkan jenis BBM lain, perdebatan mengenai efektivitas bioetanol diperkirakan akan terus mengemuka di tengah upaya pemerintah mendorong transisi energi nasional.
*/ Editor Mercurius
