DR Hengky Soroti Program Sekolah Rakyat Yang Berpotensi Mubazir?

BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Sekolah Rakyat (SR)jadi proyek ambisius Presiden Prabowo di awal pemerintahannya. Seluruh pemerintah daerah termasuk Kota Banjarmasin tengah sibuk mempersiapkan pendidikan gratis itu.

Meski program SR menjanjikan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Namun Akademisi memandangnya berbeda, apakah pendidikan yang layak bisa benar-benar menjamin untuk warga miskin, atau justru berkesan tumpang tindih dan kehidupan sosial.

DR Hengky, Akademisi Universitas Islam Kalimantan (Uniska) SR merupakan alternatif pendidikan yang patut diapresiasi karena membantu mengatasi kesenjangan akses pendidikan, terutama di kalangan masyarakat marginal.

Namun, agar konsep ini berhasil diterapkan secara luas di berbagai provinsi di Indonesia, SR memerlukan sinergi dengan sekolah umum, LSM/LPK untuk menjamin legalitas dan kualitas programnya tanpa kehilangan nilai-nilai sosial dan inklusif yang menjadi ciri khasnya agar Rintisan SR yang menelan biaya yang besar berkesinambungan dirasakan oleh mayarakat yang termarginalkan selam ini.

“Kualitas Pengajaran di SR dipertanyakan bila hanya mengandalkan relawan atau guru non-formal untuk mengajar. Kualitas pengajaran tidak akan setara dengan sekolah formal yang tenaga pengajarnya bersertifikat. Solusinya adalah: Memperbantukan guru formal yang keilmuannya sesuai dengan program di SR atau prekrutan instruktur khusus yang dilatih secara khusus,” ucapnya.

Dekan FKIP Uniska ini juga menyampaikan bahwa SR beresiko mubazir.

Ia menilai, program ini berpotenai tumpang tindih karena beasiswa pendidikan untuk warga miskin sebenarnya sudah tercover di berbagai program misalnya Kartu Indonesia Pintar, dana bantuan operasional sekolah dan lainnya.

Program Sekolah Rakyat yang leading sektornya adalah Kementerian sosial bisa overleaping dengan program formal di sekolah umum dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) jika tidak dikelolah secara professional. Untuk itu, perlu senirgi yang baik oleh semua pihak yg terkait.

Penerapan standar nasional pendidikan secara konsisten menghadapi kesulitan karena fleksibilitas dan otonomi yang dimiliki masing-masing Sekolah Rakyat di daerah berbeda bila masing-masing mengacu pada kurikulum berbasis kearifan lokal sehingga membutuhkan pemikiran dan keputusan yang bijak.

“Saya khawatir kalau SR ini tidak tepat sasaran untuk warga miskin. Takutnya nanti yang mampu malah bisa menikmati fasilitas sekolah gratis itu. Saya juga takut jika muncul golongan baru sekolah untuk warga miskin,” bebernya.

Pengadaan SR di Perkotaan dan di pedesaan masih dikwatirkan sunyi peminat, sehingga bangunannya akan mubazir, mengapa? Masih banyak Siswa tamatan SMP dari kalangan orang miskin memilih membantu orang tuanya mencari nafkah untuk hidup.

Orang tua mereka cenderung tidak terlalu menghiraukan Wajib belajar 12 tahun untuk putra putrinya. Pemerintah Bersama dengan tokoh Masyarakat perlu menyadarkan mereka ttg wajib belajar 12 tahun. Atau regulasi baru wajib belajar 15 thn atau 16 tahun.

Kepala Dinsos Kota Banjarmasin, Nuryadi menyampaikan, bahwa pihaknya sudah menjaring penerimaan siswa SR yang merupakan program startegis Presiden RI Prabowo Subianto itu.

Tempat SR yang dipilihnya itu sebenarnya belum memenuhi standar yang disyaratkan yakni
lokasi minimal memiliki luas 4.000 meter persegi,

Namun setidaknya ujar Nuryadi SR di Kota Banjarmasin bisa dimanfaatkan, ditengah Banjarmasin yang keterbatasan dengan lahan dan penduduk miskin yang cukup banyak.

“Kita sudah menyiapkan SR di gedung wilayah Mulawarman dan sekarang sedang diajukan termasuk sedang penerima siswanya,” ucapnya.

Nuryadi melanjutkan, bahwa saat ini pihaknya sudah menerima pendaftar siswa SR sebanyak 100 orang yang dibagi 50 orang tingkat SMP dan 50 tingkat SMA.

Kendati jumlah tersebut masih dilakukan verifikasi dengan Data Terpada Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika siswa masuk dalam daftar dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) maka dipastikan bisa masuk SR.

“Kita sudah menerima 100 pendaftar siswa SR, tapi ini masih kita verifikasikan apakah sesuai dengan DTKS atau penerima PKH. Hal ini juga kita masih koordinasikan bersama dinas pendidikan untuk bagaimana nanti tenaga didiknya,” bebernya.