BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) mempersiapkan Nuclear Energy Programme Implementation Organization (NEPIO) sebagai langkah awal implementasi energi nuklir di Indonesia.
Dadan Kusdiana Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM mengakui, langkah ini sudah tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang sebelumnya disetujui Menteri ESDM. “RUKN sudah masuk bentuk nuklir, sehingga kita siap-siap,” ucap Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (20/12/2024).
Saat ini, tim sedang memastikan kesesuaian antara program Presiden Prabowo Subianto dengan program pemerintahan sebelumnya yang telah memuat energi nuklir dalam kebijakan energinya. “Memang RUKN dibahasnya di masa Presiden Jokowi. Sekarang kita lagi memastikan bahwa kesesuaian dengan program yang Pak Presiden yang sekarang. Jadi lagi disitu,” tuturnya.
Kementerian ESDM menargetkan penyelesaian Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) pada awal 2025.
Eniya Listiani Dewi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM mengungkap, pekan ini pihaknya akan membahas draf aturan tersebut bersama Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung.
Setelah itu, Menteri ESDM akan mengajukan hasilnya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui surat kepada Kementerian Sekretariat Negara. Selanjutnya, draf tersebut akan dibahas lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam forum yang dipimpin oleh Sekretariat Negara. “Targetnya awal tahun 2025,” ujar Eniya di Kantor Kementerian ESDM.
