BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan I-2025 diproyeksi melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Berdasarkan Laporan Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia, perlambatan tersebut terindikasi dari pertumbuhan DPK sebesar Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 68,8%, lebih rendah dibandingkan 89,3%, pada triwulan sebelumnya.
“Perlambatan pertumbuhan DPK diperkirakan terjadi pada seluruh jenis instrumen, baik tabungan (SBT 63,8%), giro (SBT 73,2%) maupun deposito (SBT 80,1%),” tulis laporan BI dikutip Rabu (22/1/2025).
Walau demikian, BI memperkirakan pertumbuhan DPK hingga akhir tahun 2025 jauh lebih tinggi dari tahun 2024. Hal ini tecermin dari prakiraan penghimpunan DPK tahun 2025 yang tercatat sebesar SBT 99,6%, meningkat dari SBT 89,3% pada tahun sebelumnya.
Tantangan pengimpunan DPK perbankan di tahun ini memang akan semakin berat. Perbankan harus bersaing dengan instrumen investasi non bank seperti surat berharga dalam menghimpun DPK, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% juga berpotensi menyebabkan simpanan sulit tumbuh double digit.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga memperkirakan laju pertumbuhan DPK bank ke depan akan tersendat imbas kenaikan PPN menjadi 12%.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sebelum adanya kebijakan PPN 12% pertumbuhan DPK perbankan memang sudah melambat, sehingga dengan adanya PPN 12% akan sulit DPK untuk naik kencang.
Ia juga memproyeksikan DPK akan tumbuh 6%-7% di tahun ini, menurutnya itu akan bergantung pada dinamika perekonomian ke depan.
Ekonom Celios, Bhima Yudhistira juga menilai, perlambatan pertumbuhan DPK, salah satunya karena disposable income masyarakat yang menurun secara signifikan menyebabkan DPK turun. “Tapi dari sisi deposan kakap juga terpengaruh laba beberapa sektor seperti komoditas yang trennya melambat. Begitu harga komoditas turun maka langsung tercermin di laju DPK,” ucapnya.
Ia pun memproyeksikan pertumbuhan DPK bank tahun 2025 berada di kisaran 5%-6,5% yoy. Menurutnya, perebutan likuiditas antara pemerintah dengan perbankan karena besarnya kebutuhan pembiayaan APBN tahun 2025 akan menurunkan simpanan di bank. Selain itu, banyaknya tarif dan pungutan baru juga berpengaruh ke jumlah saldo masyarakat.
“Kan lapangan kerja terbatas, pajak makin mengambil porsi yang besar dari sisi disposable income dan ini berimbas ke fenomena makan tabungan yang berlanjut di tahun depan,” imbuhnya.
