Mendadak, Dukungan Golkar Beralih Ke Yuni Bukan Arifin Noor

- Jurnalis

Jumat, 16 Agustus 2024 - 09:01 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Dua surat penting dukungan dalam pencalonan Wali Kota Banjarmasin dan Wakil Wali Kota Banjarmasin dari tubuh Partai Golkar terjadi polemik yang serius.

Benar saja, kandidat pasangan Arifin Noor dan Supian Akbari yang telah mendapat restu oleh DPP Golkar ternyata ada kandidat lain yang sama juga telah mengantongi surat sakti itu.

Kandidat yang dimaksud adalah pasangan Yuni Abdi Nur Sulaimansyah. Adanya surat untuk Yuni itu diklem telah menggugurkan surat dukungan kepada Arifin Noor.

Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Korwil Kalimantan, Bambang Heri Purnama, bahwa penunjukan Yuni itu sesuai dengan surat bernomer 967/DPPGolkar/Golkar/VIII/2024 ini ditandatangani oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada 6 Agustus lalu, sebelum ia mengundurkan diri.

Baca Juga :  Dewan Pakar DPP NasDem Gelar Rapat Perdana

Dengan SK baru tersebut, artinya SK Dukungan
sebelumnya untuk Bakal Calon Wali Kota
Banjarmasin Arifin Noor dan Bakal Calon Wakil
Wali Kota Banjarmasin, M Supian Akbari tidak
berlaku lagi.

Dimana pada poin 5 disebutkan dengan
terbitkannya surat keputusan tersebut maka SK
DPP Golkar Nomor : Skep-
830/DPP/GOLKAR/VII/2024 tanggal 31 Juli
2024 tentang pengesahan Pasangan Calon (Ĵ
Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah sudah tidak berlaku.

Sementara itu, Ketua Penjaringan Golkar Kalsel, Puar Junaidi mengaku tidak bisa berbuat apa-apa jika surat tersebut terjadi perubahan di DPP Golkar. Pasalnya, apapun keputusan DPP ia bersama pengurus di daerah wajib mengikuti dan mensukseskan kepentingan organisasi.

Baca Juga :  Dapil Kalsel 1 dan Kalsel 2, Ini Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029

Namun ia mengaku sempat terkejut mendapat informasi perubahan surat dukungan itu. Dimana DPP sebelumnya tidak menyampaikan surat perubahan itu.

Meskipun itu, Puar mengaku itu kewenangan DPP, sementara dirinya hanya bertugas mengusulkan dan sudah melalui proses.

“Yang punya kewenangan DPP, kita hanya menyampaikan usulan terkait siap yang diusung. Ya terkait ini kita harus mendukung perubahan yang dilakukan DPP,” katanya.

Dan hingga sekarang ia belum ada berkomunikasi dengan Arifin Noor, baik secara langsung maupun telepon.

Berita Terkait

NasDem Inisiasi Program Remaja Bernegara
Gelar Konsolidasi Nasional, Partai Gema Bangsa Berdiri
NasDem: Kami Menghormati Putusan MK
Penghapusan Presidential Threshold, Pemerintah Hormati Putusan MK
Apa Itu Sekte Alawi, Agama Mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad?
71% Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Secara Nasional
Unggul di 13 Kabupaten /Kota, Muhidin-Hasnur Menang Telak
Temukan Dugaan Kecurangan, Paslon 01 Pilkada Cianjur Minta 21 Kecamatan PSU

Berita Terkait

Sabtu, 15 Februari 2025 - 21:11 WITA

NasDem Inisiasi Program Remaja Bernegara

Minggu, 19 Januari 2025 - 19:22 WITA

Gelar Konsolidasi Nasional, Partai Gema Bangsa Berdiri

Jumat, 3 Januari 2025 - 14:04 WITA

NasDem: Kami Menghormati Putusan MK

Jumat, 3 Januari 2025 - 13:43 WITA

Penghapusan Presidential Threshold, Pemerintah Hormati Putusan MK

Senin, 16 Desember 2024 - 22:36 WITA

Apa Itu Sekte Alawi, Agama Mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad?

Berita Terbaru

Banjarmasin Bungas

Setelah Dilantik, Wali Kota Yamin Masuk Akademi Militer

Rabu, 19 Feb 2025 - 15:23 WITA

Pengamat Dr Didi Susanto (foto:bomindonesia)

Kalimantan Membangun

Dr Didi Susanto: Makan Bergizi Gratis Kebijakan Bagus

Rabu, 19 Feb 2025 - 14:17 WITA