BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarmasin bersama kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK se-Kota Banjarmasin Rabu (06/05), di Aula Sekretariat Bersama Khatib Dayyan Kota Banjarmasin.
Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin ini untuk membahas penanganan perilaku berisiko pada anak dan remaja serta kelompok rentan.
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda, dihadiri Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzaiyin, unsur Forkopimda, sejumlah kepala SKPD, serta kepala sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK se-Kota Banjarmasin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan ini digelar sebagai respons cepat Pemerintah Kota Banjarmasin atas maraknya fenomena perilaku negatif remaja yang belakangan menjadi perhatian publik, termasuk viralnya video aksi kekerasan yang melibatkan sekelompok remaja bersenjata tajam.
Ananda menuturkan, Pemko Banjarmasin bergerak cepat menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR, namun menegaskan bahwa penyelesaiannya memerlukan langkah jangka panjang dan kolaborasi lintas sektor.
“Beberapa waktu terakhir kita melihat di media sosial adanya video viral tentang sekelompok anak remaja yang melakukan tindakan kekerasan dengan senjata tajam. Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai araha Pak Wali Kota bergerak cepat menindaklanjuti masalah ini. Namun perlu diingat, persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara instan karena sudah menjadi masalah yang mengakar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut sengaja melibatkan unsur Forkopimda dan institusi pendidikan karena penanganan persoalan kenakalan remaja tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri.
“Masalah ini tidak bisa ditangani Pemko sendiri, tetapi harus melibatkan seluruh stakeholder, termasuk Forkopimda dan institusi pendidikan. Karena pelaku dari tindakan ini mayoritas masih dalam usia sekolah, maka kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK kita libatkan dalam pembahasan solusi jangka panjang,” jelasnya.
Menurutnya lagi, Pemerintah Kota Banjarmasin telah merumuskan sejumlah langkah konkret untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk mengkaji sejumlah pendekatan pembinaan yang dinilai efektif diterapkan di daerah lain.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami telah merumuskan langkah-langkah konkret. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penerapan pola pembinaan kedisiplinan seperti yang dilakukan di Jawa Barat, karena dinilai cukup efektif menekan angka kekerasan remaja,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan pendekatan persuasif dan religius tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan awal.
“Pendekatan yang kami utamakan tetap persuasif, salah satunya melalui pembinaan religius dan penguatan karakter. Namun apabila restorative justice tidak lagi memadai, maka harus ada langkah tegas karena ini menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda Kota Banjarmasin,” tegasnya.
Ananda juga menyoroti tantangan dalam penanganan kasus remaja pelaku kekerasan yang masih berstatus anak di bawah umur, sehingga proses hukum kerap terbatas.
“Kendala kita saat ini, mereka masih di bawah umur dan mengetahui bahwa ketika diamankan akan dikembalikan lagi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi penanganan yang lebih efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzaiyin mengatakan, forum tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan daerah untuk menyusun solusi menyeluruh terhadap fenomena perilaku negatif remaja di Kota Banjarmasin.
“Atas arahan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, pemerintah kota mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang komprehensif melalui sinergi dengan Forkopimda. Karena fenomena perilaku negatif remaja ini membutuhkan solusi lintas sektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Terkait opsi pembinaan melalui pelatihan kedisiplinan di lingkungan semi-militer atau barak, Muzaiyin menyebut wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan formulasi lebih lanjut.
“Itu salah satu opsi yang muncul dalam rapat internal dan masih kami godok lebih lanjut sesuai arahan pimpinan. Konsepnya bukan seperti penjara, tetapi lebih kepada pembinaan kedisiplinan dan bela negara, misalnya melalui pelatihan di lingkungan seperti Rindam atau tempat pembinaan serupa,” jelasnya.
Ia menegaskan seluruh opsi yang tengah dibahas akan diformulasikan secara matang dengan mempertimbangkan aspek hukum, pendidikan, psikologis anak, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap lahir langkah strategis dan terintegrasi dalam menangani perilaku berisiko anak dan remaja, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, serta mendukung tumbuh kembang generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan berakhlak baik.
