Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si
(Akademisi, Analis Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan)
BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN –
Proyek MBG kini tak lagi dapat diposisikan sebagai sekadar program pembangunan biasa. Di tengah klaim pemerintah mengenai kepentingan publik dan akselerasi pembangunan, proyek ini justru memunculkan indikasi kuat sebagai proyek mubazir, menguras anggaran negara tanpa manfaat yang sebanding, sekaligus membuka ruang luas bagi perjumpaan kepentingan elite politik dan oligarki bisnis.
Dalam perspektif kebijakan publik, setiap proyek strategis seharusnya berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, berbasis kajian akademik, serta memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Namun, MBG memperlihatkan ketimpangan serius antara besarnya sumber daya yang dialokasikan dan dampak sosial-ekonomi yang dirasakan publik. Ketimpangan inilah yang menimbulkan kecurigaan bahwa proyek ini lebih melayani kepentingan tertentu dibanding kebutuhan masyarakat luas.
Secara ekonomi politik, MBG mencerminkan pola relasi kuasa yang kerap berulang dalam pembangunan nasional. Negara bertindak sebagai penyedia regulasi dan anggaran, elite politik berperan sebagai pengambil keputusan, sementara oligarki bisnis tampil sebagai pihak yang paling diuntungkan. Dalam konfigurasi semacam ini, kebijakan publik berisiko besar dibajak oleh kepentingan modal dan kekuasaan.
Masalah utama proyek MBG bukan semata pada hasil akhirnya, tetapi pada proses perumusannya. Minimnya transparansi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menunjukkan gejala kebijakan yang elitis dan tertutup. Partisipasi publik, yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi kebijakan, hanya dijadikan formalitas, bukan instrumen pengawasan substantif.
Ketika proyek publik dikelola tanpa akuntabilitas yang memadai, ruang penyimpangan terbuka lebar. Dalam konteks inilah MBG patut diduga sebagai arena pertemuan kepentingan yang rawan praktik korupsi, kolusi, dan konflik kepentingan. Skema proyek besar kerap menjadi medium aman bagi elite untuk saling mengamankan keuntungan politik dan ekonomi.
Dampak lanjutan dari proyek semacam MBG adalah tergerusnya kepercayaan publik terhadap negara. Masyarakat menjadi skeptis terhadap narasi pembangunan karena pengalaman empiris menunjukkan bahwa proyek berskala besar tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan. Ketika kepercayaan hilang, legitimasi kebijakan pun ikut runtuh.
Lebih jauh, normalisasi proyek mubazir menciptakan preseden berbahaya dalam tata kelola pemerintahan. Ketika pemborosan anggaran tidak diiringi dengan pertanggungjawaban politik dan hukum yang tegas, praktik serupa akan terus direproduksi. Negara terjebak dalam siklus kebijakan mahal, minim manfaat, dan sarat kepentingan elite.
Proyek MBG juga harus dibaca dalam konteks ketimpangan pembangunan di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan. Di saat anggaran besar digelontorkan untuk proyek yang urgensinya dipertanyakan, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan penguatan ekonomi rakyat, yang belum tertangani secara optimal.
Kritik terhadap MBG tidak boleh disalahartikan sebagai sikap anti-pembangunan. Justru sebaliknya, kritik ini merupakan upaya menjaga agar pembangunan tetap berada di jalur kepentingan publik. Pembangunan sejati bukan diukur dari megahnya proyek, melainkan dari keadilan distribusi manfaatnya bagi masyarakat.
Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap proyek MBG menjadi sebuah keharusan. Pemerintah dan lembaga pengawas harus membuka data secara transparan, meninjau ulang urgensi proyek, serta memastikan tidak adanya konflik kepentingan dalam setiap tahap kebijakan. Tanpa langkah korektif, proyek ini hanya akan memperpanjang daftar kegagalan tata kelola publik.
Pada akhirnya, proyek publik harus dikembalikan pada khitahnya sebagai instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sebagai alat konsolidasi kekuasaan elite. Jika tidak dikoreksi secara serius, proyek MBG akan dikenang bukan sebagai simbol kemajuan, melainkan sebagai monumen kemubaziran dan kegagalan negara dalam melindungi kepentingan publik.
