BOMINDONESIA.COM – BANJARMASIN yang dikenal sebagai ‘Kota Seribu Sungai’, berada dalam situasi pelik. Awalnya, Kota ini berdiri di atas lahan rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar minus 0,16 meter di bawah permukaan laut. Posisi geografis yang demikian menjadikannya salah satu kota yang rentan di Indonesia terhadap ancaman banjir rob.
Ketika gelombang air laut pasang mencapai ketinggian ekstrem antara 2,8 hingga 3,8 meter, tentu dampaknya air dengan mudah menyusup melalui aliran sungai-sungai besar seperti Martapura dan Barito. Gelombang air pasang ini tidak hanya meningkatkan debit sungai, tetapi juga membuat kawasan rendah tenggelam dalam genangan yang tak terhindarkan.
Para ahli mengungkapkan, banjir sering kali diakibatkan oleh kombinasi dari faktor alam dan perilaku manusia. Dalam konteks Banjarmasin, bukan hanya aspek geografi yang memainkan peran penting, tetapi juga ulah manusia yang memperburuk keadaan. Eksploitasi lahan menjadi kawasan permukiman, kawasan industri, perdagangan jasa melalui langkah merubah rawa menjadi daratan secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan kota yang kian berkembang menyebabkan tanah perlahan-lahan amblas. Fenomena ini dikenal sebagai subsiden, di mana permukaan tanah turun hingga 5–10 cm per tahun di beberapa titik.
Fenomena ini, sebuah contoh nyata bagaimana pembangunan yang tak terkendali dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan dapat memperburuk dampak perubahan iklim. Pemanasan global kini juga memicu kenaikan permukaan laut hingga 3–7 mm per tahun. Dengan laju yang konstan seperti ini, kawasan pesisir seperti Banjarmasin akan semakin terancam oleh banjir rob.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sisi lain degradasi ekosistem mangrove di sekitar pesisir juga berperan kuat dan telah menghilangkan salah satu pertahanan alami terhadap ancaman ini. Mangrove berfungsi layaknya benteng hidup yang mampu meredam energi gelombang laut sebelum mencapai daratan. Ketika pohon-pohon mangrove ditebang untuk membuka lahan atau pembangunan, maka tak ada lagi yang menahan arus air laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward O. Wilson dalam bukunya “The Diversity of Life”, yang menegaskan bahwa hilangnya keanekaragaman hayati akan membawa dampak langsung pada keseimbangan ekosistem dan memperburuk bencana alam.
Namun, permasalahan Banjarmasin tak berhenti di situ. Kota ini juga bergantung penuh pada sistem hidrologi sungai yang kompleks. Pada musim pasang tinggi, terutama di bulan Desember ketika angin dari Laut Jawa bertiup kencang, arus laut semakin menekan aliran sungai. Akibatnya, air pasang tertahan di muara dan sungai-sungai besar meluap, merendam permukiman, jalan, dan fasilitas publik.
Dalam hal ini, Jan Gehl, seorang ahli tata kota dalam bukunya “Cities for People”, menekankan pentingnya membangun kota yang beradaptasi dengan kondisi alamnya. Solusi seperti pembangunan tanggul rob, peningkatan sistem drainase, serta edukasi publik mengenai siklus pasang surut dapat membantu mengurangi dampak bencana. Namun, upaya ini memerlukan pendekatan holistik yang menyatukan kebijakan lingkungan, perencanaan tata kota, dan partisipasi aktif masyarakat.
Bulan disepanjang akhir tahun dan awal tahun seperti Desember dan Januari, air laut umumnya sering berada di puncak. Ini memunculkam ancaman dengan ketinggian kadangkala dapat mencapai ketinggian diatas 3 meter dari kondisi permukaan laut pasang normal. Pada saat-saat seperti ini, kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi krusial. Pemerintah dan warga Banjarmasin harus bahu-membahu menghadapi tantangan ini melalui langkah-langkah mitigasi yang nyata.
Sejatinya memang Banjarmasin berdiri di persimpangan takdir yang sulit di lawan. Kota ini, dengan jaringan sungainya yang semakin tak optimal, menyempit, penuh endapan, buntu bahkan mati, karakteristik rawa atau gambut nya yang semakin hilang, kemudian ancaman nyata dan banjir rob yang semakin sering datang menjadi ancaman nyata. Namun, dalam setiap masalah, mencari jalan keluar haruslah tetap wajib di lakukan. Di tengah kompleksitas masalah perubahan iklim, penurunan tanah, dan degradasi ekosistem, Banjarmasin tak bisa tidak, perlu mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif; konsep penanganan yang bukan hanya defensif, tetapi juga dinamis dan selaras dengan alam. Ya, memang dalam konteks ini, adaptasi adalah kunci. Menurut R.J. Nicholls, seorang pakar lingkungan pesisir dalam bukunya “Coastal Flooding and Adaptation Strategies”, pendekatan adaptif berarti membangun ketahanan dengan cara yang fleksibel, berkelanjutan, dan siap untuk berubah seiring dengan dinamika lingkungan. Adaptasi bukan sekedar membangun tanggul yang tinggi dan kokoh, melainkan merancang solusi yang hidup bersama perubahan, bukan melawan arusnya.
Salah satu langkah adaptif yang dapat diambil adalah pembangunan tanggul fleksibel atau tanggul dinamis. Berbeda dengan tanggul konvensional yang bersifat permanen, tanggul dinamis dirancang untuk dapat disesuaikan dengan perubahan ketinggian air laut di masa depan. Konsep ini tidak hanya memperhitungkan kondisi saat ini tetapi juga memprediksi skenario perubahan iklim 10 hingga 20 tahun ke depan. Dengan demikian, ketika permukaan laut naik lebih tinggi, tanggul ini dapat ditinggikan atau diperluas sesuai kebutuhan.
Namun, tanggul bukan satu-satunya jawaban. Kota Terapung atau Infrastruktur Amfibi adalah solusi lain yang lebih adaptif dan inovatif. Dengan membangun permukiman atau fasilitas umum yang mampu mengapung saat banjir datang, masyarakat dapat tetap beraktivitas meskipun genangan air melanda. Konsep ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Belanda, yang memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi ancaman air. Arsitek dan urbanis seperti Koen Olthuis dalam bukunya “Float; Building on Water to Combat Urban Congestion and Climate Change” menyatakan bahwa kota terapung bukan sekedar solusi teknis, tetapi juga simbol kemampuan manusia untuk hidup harmonis dengan alam.
Di sisi lain, ekosistem mangrove dan lahan basah harus dikembalikan ke fungsi alaminya sebagai pelindung garis pantai. Prof. Daniel Alongi, seorang ahli ekosistem pesisir, menegaskan dalam penelitiannya bahwa satu kilometer persegi hutan mangrove dapat meredam gelombang hingga 60%. Restorasi mangrove tidak hanya mencegah abrasi, tetapi juga memperlambat laju banjir rob dan memberikan habitat bagi berbagai spesies yang mendukung keseimbangan ekosistem.
Pendekatan adaptif juga menyentuh pola hidup masyarakat. Edukasi dan kesadaran publik tentang perubahan iklim dan siklus pasang surut harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat Banjarmasin memahami kapan periode pasang maksimum terjadi, seperti yang sering menerpa di setiap 2 atau 3 bulan di penghujung dan awal tahun, maka mereka dapat bersiap dengan langkah-langkah mitigasi sederhana. Mengangkat barang-barang berharga, memastikan saluran air tidak tersumbat, dan menyiapkan rencana evakuasi adalah bentuk adaptasi yang bisa dilakukan di tingkat rumah tangga.
Lebih dari itu, catatan paling penting adalah alih fungsi lahan, sistem urugan lahan yang semakin masif dan juga tentu hal eksploitasi air tanah harus dikendalikan. Alih fungsi lahan dan urugan berlebihan telah membuat karakteristik alamiah tanah rawa gambut rusak membuat Banjarmasin semakin cepat amblas.
Dengan kombinasi solusi teknis, ekologi, dan edukasi, Banjarmasin memiliki peluang untuk bertahan dari ancaman banjir rob. Adaptasi bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang berkembang di tengah perubahan. Dengan langkah-langkah adaptif yang direncanakan secara ilmiah dan dijalankan dengan komitmen bersama, kota ini bisa tetap berdiri kokoh di tengah air yang terus mengintai, menjadikannya simbol ketahanan dan kebijaksanaan di era perubahan iklim.
Ujungnya sebagai penutup; pertanyaan lama yang tak pernah ada jawaban adalah mau dan mampu kah para ‘elite’ pengambil kebijakan Kota Banjarmasin melakukan hal tersebut?
Dr Ir Subhan Syarief MT – Januari-2025/Tim Peneliti Batang Banyu Institute tinggal di Kota Banjarmasin dan Yogyakarta
