Ada ironi yang sulit diterima akal sehat ketika dugaan korupsi justru menyentuh program yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah
Di saat banyak orang tua berjuang memenuhi kebutuhan keluarga di tengah tekanan ekonomi, negara menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai harapan agar anak-anak tetap mendapatkan asupan yang layak.
Namun harapan itu kini tercoreng setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersama sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi program tersebut.
Yang membuat publik geram bukan semata besarnya nilai kerugian negara yang sedang diselidiki.
Kemarahan muncul karena yang diduga dipermainkan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan hak anak-anak untuk memperoleh makanan yang layak, tumbuh sehat, dan menatap masa depan yang lebih baik.
Penyidik mengungkap adanya dugaan yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka menerima insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari melalui skema pelaksanaan program tersebut.
Angka yang mungkin hanya terlihat sebagai deretan nol dalam dokumen penyidikan, tetapi bagi rakyat kecil, jumlah itu adalah sesuatu yang nyaris mustahil dibayangkan.
Di sudut pasar, seorang penjual sapu harus menunggu pembeli sejak pagi hingga petang demi membawa pulang uang yang belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Di jalanan, seorang tukang becak mengayuh tenaga di bawah terik matahari, berharap mendapat beberapa penumpang agar dapur tetap mengepul malam nanti.
Buruh harian, pedagang kaki lima, nelayan, petani, hingga para pekerja serabutan lainnya harus bermandikan keringat setiap hari hanya untuk bertahan hidup.
Bahkan sering kali hasil kerja keras itu masih belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, ketika membaca dugaan adanya aliran uang miliaran rupiah setiap hari dari program yang ditujukan bagi anak-anak sekolah, kemarahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam: rasa muak.
Kasus ini menambah panjang daftar kekecewaan publik. Hampir setiap hari media massa menyajikan berita serupa.
Korupsi pengadaan. Korupsi proyek. Korupsi bantuan sosial. Korupsi dana publik.
Seolah tidak ada sektor yang benar-benar steril dari praktik yang merampas hak masyarakat.
Di media sosial, kemarahan itu terlihat nyata.
Ada yang mengecam. Ada yang menyindir. Ada pula yang memilih menertawakan keadaan karena merasa kritik dan protes sering kali tidak mengubah apa-apa.
Lama-kelamaan muncul kelelahan kolektif.
Bukan karena masyarakat tidak peduli, melainkan karena terlalu sering dikecewakan oleh cerita yang berulang.
Ketika satu kasus belum tuntas, kasus lain sudah menunggu untuk mengisi ruang pemberitaan.
Yang paling berbahaya bukanlah kemarahan publik. Kemarahan masih menunjukkan bahwa masyarakat peduli.
Yang mengkhawatirkan adalah ketika kemarahan itu perlahan berubah menjadi rasa muak.
Muak karena terlalu sering melihat pengkhianatan terhadap amanah.
Muak karena terlalu sering mendengar janji perbaikan yang berakhir dengan cerita yang sama.
Karena pada akhirnya, yang habis bukan hanya uang negara.
Yang habis adalah kesabaran rakyat.
Daripada pusing mikirin dompet yang makin ramping.. Ah… lebih baik kumainkan blues-ku ….
Entah esok, berita apa lagi yang akan datang.
Mercurius
(Penulis wartawan bomindonesia com)
