“Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan segelintir orang.” – Mahatma Gandhi
Gelombang kemarahan rakyat Nepal baru-baru ini memperlihatkan bagaimana korupsi dan gaya hidup mewah elit politik bisa memicu gejolak sosial yang hebat. Di Kathmandu, kemarahan massa meledak bukan hanya karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga karena para pejabat dan keluarganya gemar flexing di tengah kondisi rakyat yang serba sulit. Adegan dramatis, mulai dari menteri yang ditelanjangi hingga anggota parlemen yang dilempari batu dan terpaksa melarikan diri ke sungai, menjadi simbol betapa dalam jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap penguasanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fenomena serupa juga bergema di Indonesia pada akhir Agustus lalu. Gelombang demonstrasi yang diwarnai kericuhan dipicu oleh isu-isu yang tidak jauh berbeda: ketidakpuasan publik atas praktik korupsi yang berulang dan perilaku sebagian elit yang terkesan abai terhadap kesulitan rakyat. Narasi “gemar flexing” pejabat dan keluarganya, yang pamer kemewahan di tengah kesenjangan, hanya memperkuat luka lama masyarakat tentang ketidakadilan dan kesenjangan sosial.
Kemarahan rakyat, baik di Nepal maupun Indonesia, adalah alarm keras bagi para penguasa. .
Bahwa korupsi bukan sekadar persoalan hukum, melainkan ancaman bagi stabilitas sosial dan politik.
Bahwa perilaku pamer kemewahan di atas penderitaan rakyat hanya akan menambah bara dalam sekam.
Sejarah menunjukkan, ketika jurang kepercayaan semakin lebar, rakyat bisa mengambil alih panggung dengan caranya sendiri.
Pesan moral dari peristiwa ini jelas: penguasa dituntut untuk hidup sederhana, menunaikan amanah, dan menghormati jerih payah rakyat.
Penulis : Mercurius
Wartawan : bomindonesia.com
