BOMINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Banjarmasin menunjukan kenaikan yang signifikan 5 tahun belakangan ini. Jika ini konsisten, maka PAD kota seribu sungai ini bisa saja mencapai lebih Rp 1 triiliun.
Tahun 2025 Pemko Banjarmasin sudah menghasilkan PAD lebih Rp 600 miliar. Sedangkan tahun ini ditarget Rp 721 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, mengaku optimis mencapai target tersebut.
Hingga berakhirnya triwulan pertama, capaian PAD tercatat sudah melampaui target periodik yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
Target 15 persen yang dipatok untuk triwulan pertama, realisasinya saat ini sudah menyentuh angka 20 persen.
”Alhamdulillah, capaian target yang kita tetapkan sebenarnya sudah terpenuhi. Triwulan pertama ini targetnya 15 persen, sekarang sudah mencapai 20 persen. Artinya trennya cukup positif,” ujar Edy dikonfirmasi Jumat (08/06/2026).
Melihat tren kenaikan ini, Edy optimis pada triwulan kedua nanti angka capaian bisa melonjak ke angka 40 hingga 50 persen.
Jika konsistensi ini terjaga, ia memprediksi target PAD total sebesar Rp721 miliar bisa tercapai sepenuhnya pada bulan November atau awal Desember mendatang.
”Kalau hitungan saya bisa mencapai 40-50 persen di triwulan kedua, berarti di November atau awal Desember sudah bisa 100 persen. Kita berkaca pada tahun lalu yang tercapai di angka 600-an miliar lebih. Insya Allah tahun ini bisa kita penuhi,” jelasnya.
Terkait sektor yang mendominasi, Edy menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir, pajak restoran menjadi penyumbang terbesar PAD Banjarmasin, menggeser sektor pajak penerangan jalan (listrik).
Adapun pajak restoran telah menembus angka Rp110 miliar dan pajak listrik saat ini berada di bawah angka Rp80 miliar.
Meski demikian, Edy mengakui masih banyak tantangan di lapangan, terutama terkait kejujuran Wajib Pajak (WP). Ia menyoroti adanya oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan transaksi secara utuh.
”Masih banyak potensi yang akan kita kejar, seperti kafe-kafe. Terkadang pelanggan ada 10, tapi yang dilaporkan hanya 5 atau 8. Padahal yang membayar pajak itu adalah konsumen yang menikmati fasilitas, bukan WP-nya sendiri. Uang pajak itu tidak boleh masuk ke bagian penerimaan mereka,” tegas Edy.
Menindaklanjuti hasil audit BPK, BPKPAD Banjarmasin berkomitmen melakukan perbaikan kinerja dan mengubah pola pengawasan.
Edy menyatakan bahwa bulan depan pihaknya akan mulai mengimplementasikan hasil evaluasi untuk menutup celah kebocoran potensi pajak.
”Kita akan gali terus potensinya. Sebenarnya kalau semua WP mau bayar secara jujur, potensi kita bisa mencapai Rp1 triliun. Fokus kita ke depan adalah mengubah mindset WP agar sadar akan kewajibannya dan memasukkan semua data ke dalam sistem secara transparan,” pungkasnya.
