BOMINDONESIA.COM – Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dengan tudingan keterlibatan narkoba dipromosikan Amerika Serikat sebagai kemenangan hukum internasional.
Namun, seperti banyak episode sebelumnya, tuduhan moral itu sulit dilepaskan dari kepentingan yang jauh lebih nyata: minyak dan geopolitik.
Venezuela menyimpan cadangan minyak terbesar dunia dan berada dekat poros negara-negara yang diposisikan AS sebagai lawan strategis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Krisis ekonomi dan konflik internal menjadi celah sempurna.
Isu narkoba pun berfungsi sebagai legitimasi—sebuah pola lama dalam wajah baru.
Pola ini bukan hal baru.
Irak dihancurkan atas tuduhan senjata pemusnah massal yang tak pernah ditemukan.
Libya diguncang atas nama demokrasi dan HAM, berujung pada tumbangnya Muammar Khadafi dan kekacauan berkepanjangan.
Negara runtuh, sumber daya terbuka, dan perusahaan energi Barat masuk.
Indonesia pernah mengalami bab serupa.
Soekarno, dengan sikap keras “Go to Hell with Your Aid”, menolak ketergantungan asing dan menasionalisasi perusahaan-perusahaan kolonial.
Tapi krisis ekonomi, konflik elite, dan operasi intelijen memudahkan proses pelemahan.
CIA tidak menjatuhkan Soekarno dengan invasi, melainkan lewat situasi.
Setelah Soekarno lengser, arah negara berubah drastis.
Tahun 1967, pintu modal asing dibuka. Freeport menguasai tambang emas raksasa Papua, disusul perusahaan-perusahaan asing lain.
Negara kembali “stabil”, tetapi dengan harga mahal: kedaulatan ekonomi.
Maduro mungkin bukan Soekarno, dan Venezuela bukan Indonesia 1960-an.
Namun standar ganda Amerika tetap sama: ketika sekutu melanggar, dimaafkan; ketika lawan melawan arus, dihukum.
Cermin kali ini bukan pembelaan tokoh, melainkan peringatan sejarah.
Dalam politik global, isu moral sering hanya pintu masuk, sementara tujuan akhirnya tetap: sumber daya, pengaruh, dan kendali.
Sejarah tidak selalu berulang, tapi hampir selalu berpola.
Mercurius
(Penulis wartawan bomindonesia.com)
