Solidaritas Publik: Jangan Dibunuh oleh Regulasi dan Sindiran

Solidaritas Publik: Jangan Dibunuh oleh Regulasi dan Sindiran

- Redaksi

Kamis, 11 Desember 2025 - 06:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOMINDONESIA.COM,

 

The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

(Mahatma Gandhi)

 

Ketika banjir bandang melanda Sumatra dan Aceh, gelombang pertama yang bergerak cepat bukanlah birokrasi, melainkan publik: relawan, komunitas kecil, dan para penggalang dana independen — termasuk Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan donasi hingga Rp10 miliar.

 

Ironisnya, alih-alih mendapat apresiasi, aksi solidaritas ini justru disambut dengan dua suara sumbang dari pemerintah dan parlemen.

 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa penggalangan dana publik harus “izin dulu”, bahkan bila jumlahnya besar harus menggunakan auditor.

 

Baca Juga :  Bunda Iffet, Kartini di Balik Slank

Dalam konteks administrasi mungkin terlihat rapi, tetapi dalam situasi bencana ketika hitungan menit menentukan hidup dan mati seruan seperti ini terasa tak peka. Bencana tidak menunggu surat izin.

 

Belum selesai persoalan itu, muncul pula komentar dari anggota DPR RI Endipat Wijaya yang menyinggung gerakan donasi independen seolah ada yang “sok paling kerja” dalam penanganan bencana.

 

Pernyataan seperti ini bukan hanya tidak perlu, tetapi justru merusak semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan terbesar masyarakat Indonesia.

 

Yang dibutuhkan masyarakat Sumatra dan Aceh saat ini bukanlah regulasi tambahan, bukan pula sindiran politik, tetapi kolaborasi nyata — siapa pun yang bisa membantu, silakan membantu.

Baca Juga :  Forum Pemred SMSI Gelar Diskusi Perdana, Membedah Solusi Kemacetan yang Merugikan Masyarakat

 

Negara dan publik tidak perlu saling curiga.

 

Dalam banyak bencana, justru masyarakat sipil lah yang bergerak paling cepat, membeli waktu hingga bantuan resmi tiba.

 

Mestinya, pemerintah dan DPR melihat energi publik ini sebagai aset, bukan ancaman.

 

Transparansi bisa dibangun tanpa menghambat kecepatan.

 

Pengawasan bisa diperkuat tanpa mematikan inisiatif. Yang terpenting, solidaritas jangan dibunuh oleh regulasi dan ego politik.

 

Karena saat air bah datang, yang pertama turun tangan sering kali bukan pejabat — melainkan rakyat biasa yang tak peduli jabatan, tak menunggu izin, hanya ingin menyelamatkan sesama.

 

Mercurius

(Penulis Wartawan bomindonesia.com)

bomindonesia

Follow WhatsApp Channel bomindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jaksa Ungkap Modus Penyelundupan Pil Ekstasi ke Penjara, Libatkan Oknum Sipir
Ngamuk Diduga Karena “Bisikan”, Pria di Sungai Pinang Bacok Tiga Orang, Tetangga Tewas di Perjalanan ke RS
Susu, Buah dan Media Sosial
Momentum HUT ke-1 Amanah Medical Centre, Wali Kota Yamin Doakan Kemajuan
Mengidolakan Indra Lesmana, Yandi Pratama Mulai Mendalami Musik Jazz dan Dunia Workshop Musik Nasional
Kemana Aliran Retribusi Sampah Dari Rekening Ledeng? Berapa Nilainya?
Anggota Persit Asal Banua Tetap Berkarya dan Melestarikan Kain Sasirangan dimanapun Suami Bertugas
May Day Banjarmasin 2026 Dimaknai Dengan Rasa Kebersamaan
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 23:33 WITA

Jaksa Ungkap Modus Penyelundupan Pil Ekstasi ke Penjara, Libatkan Oknum Sipir

Selasa, 19 Mei 2026 - 23:17 WITA

Ngamuk Diduga Karena “Bisikan”, Pria di Sungai Pinang Bacok Tiga Orang, Tetangga Tewas di Perjalanan ke RS

Senin, 11 Mei 2026 - 00:40 WITA

Susu, Buah dan Media Sosial

Minggu, 10 Mei 2026 - 20:13 WITA

Momentum HUT ke-1 Amanah Medical Centre, Wali Kota Yamin Doakan Kemajuan

Kamis, 7 Mei 2026 - 21:53 WITA

Mengidolakan Indra Lesmana, Yandi Pratama Mulai Mendalami Musik Jazz dan Dunia Workshop Musik Nasional

Berita Terbaru

Verified by MonsterInsights