BOMINDONESIA.COM — Ketika Letjen Kunto Arief Wibowo dipindah dari posisi strategis Pangkogabwilhan I digantikan Laksda Hersan, yang merupakan mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mereka yang awam politik pun mulai bisa menebak motifnya.
Berbagai spekulasi bermunculan di media sosial, terlebih setelah ayahnya—letjen Kunto mantan Wakil Presiden Try Sutrisno—terlihat mendukung pernyataan sikap para purnawirawan jenderal.
Salah satu poin penting dari pernyataan tersebut adalah desakan agar Mahkamah Konstitusi dan DPR mempertimbangkan pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah pemindahan Letjen Kunto ini, jika dilihat dari kacamata politik, bukan sekadar rotasi biasa. Namun hanya berumur sehari, mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dibatalkan
Hal ini semakin memicu spekulasi mengenai adanya intervensi politik dalam tubuh TNI. Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai bahwa pembatalan ini menunjukkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang “tidak merestui” mutasi tersebut, sehingga TNI membatalkannya
Seperti deja vu, publik pun mengingat peristiwa serupa ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan penunjukan Jenderal Ryamizard Ryacudu yang kebetulan adalah kakak ipar Letjen Kunto Arief Wibowo atau menantu Try Sutrisno sebagai Panglima TNI, meskipun ia sudah diajukan oleh Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri.
Kala itu aroma politis sangat terasa kuat, dan kini situasi tampaknya berulang. Dugaan tentang munculnya “matahari kembar” di lingkar kekuasaan sipil dan militer tak bisa dihindarkan.
Dalam suasana seperti ini, publik berharap agar TNI tetap menjaga marwahnya sebagai alat negara yang profesional dan tidak terseret dalam pusaran tarik-menarik kepentingan politik.
Apalagi TNI adalah institusi yang memiliki daya pengaruh besar ke akar rumput dan struktur pemerintahan. Presiden Prabowo perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa TNI tetap profesional dan bebas dari pengaruh politik.
Selain itu, penting untuk menjaga kesatuan komando dan menghindari dualisme kepemimpinan yang dapat merusak stabilitas pemerintahan.
Penulis : Mercurius
Editor : Mercurius
