Solusi NasDem Untuk Indonesia Semakin Maju
BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – Dewan Pakar DPP Partai NasDem menggelar rapat perdananya di NasDem Tower Gondangdia Jakarta Pusat. Hadir Ketua Umum (Ketum) DPP Partai NasDem Surya Paloh dan Sekjen DPP Hermawi Taslim, serta Ketua Dewan Pakar DPP Peter Gontha.
Anggota Dewan Pakar Siska Defina MKes membenarkan digelar rapat perdana Dewan Pakar DPP. “Iya, hari ini pukul 11.00 digelar rapat Dewan Pakar DPP di NasDem Tower Jakart,” ucap Siska Defina, Selasa (8/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Dewan Pakar DPP membahas persoalan dan gagasan semangat restorasi. “ Demi Indonesia yang semakin Maju, NASDEM menggerakkan Dewan Pakarnya bekerja untuk menemukan sejumlah gagasan, pemikiran, kajian dalam semangat Restorasi Kebangsaan,” tambahnya.
Hasilnya, ada selusin solusi yang layak menjadi priotitas untuk dijalankan Pemerintah Baru.
Menurut anggota Dewan Pakar DPP termuda ini, menerjemahkan adagium Presiden Prabowo: “big state with big responsibility, small state with small responsibility,” maka sudah saatnya dalam geopolitik & geostrategi Indonesia yang baru perlu memperkuat pertahanan dan ekonomi maritim, memastikan terbangunnya Sistem Pertahanan Siber Nasional, serta kerjasama kawasan & global yang semakin kokoh.
“Pemerintah Prabowo sudah memiliki solusi terbaik dalam mengatasi kemiskinan, kekurangan gizi, dan masalah kependudukan lainnya, namun agar implementasinya tidak mengulangi kelemahan masa lalu maka perlu dilakukan transformasi kelembagaan dengan menjadikan BKKBN sebagai Kementerian Kependudukan yang mengorkestrasi segenap pelaksanaan solusi program dimaksud,” tambahnya.
Kemudian, sambungnya, Bekerja dan tinggal di mancanegara adalah keniscayaan. Sudah saatnya Pemerintah lebih peduli kepada para Diaspora sebagai pahlawan devisa Indonesia, dengan membangun lembaga yang mengoptimalkan pelayanan, perlindungan, dan penguatan peran diaspora dalam ketenagakerjaan Indonesia.
Lalu, jelasnya, Penting bagi Pemerintah Baru memiliki legitimasi yang kuat, termasuk memupus keraguan status hukum Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka karena berbagai hal. Menerbitkan TAP MPR terkait status keabsahan yang bersangkutan adalah solusi terbaik atas hal itu.
Dan, Pemerintah Baru harus berani tegas keluar dari kebobrokan moral, utamanya para pengelola birokrasi pemerintahan. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan kode etik dan pengawasan, akuntabilitas dan imparsialitas, digitalisasi untuk transparansi, etika berkelanjutan, reformasi sistem prosedur dan reward, peningkatan kesejahteraan pegawai, serta kampanye nilai dan moral, serta pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. (*)
Editor : Afdannoor
