Oleh : Mercurius
Di tengah semangat efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah, berbagai kebijakan justru terlihat bertolak belakang. Salah satu contoh yang menuai kritik adalah penyelenggaraan Retret Kepala Daerah di Magelang yang menelan biaya Rp 13,2 miliar. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, merencanakan konser Dewa 19 yang diklaim gratis, meski tetap membutuhkan biaya besar untuk panggung, sound system, dan aspek teknis lainnya.
Presiden Prabowo Subianto telah menyerukan pemangkasan anggaran untuk berbagai keperluan seremonial dan perjalanan dinas. Namun, retret kepala daerah yang seharusnya menjadi ajang pembekalan justru lebih terkesan sebagai acara rekreasi dengan anggaran fantastis. Jika benar-benar ingin meningkatkan kapasitas kepemimpinan, bukankah ada cara yang lebih efisien dan substantif, seperti webinar atau pertemuan daring?
Di sisi lain, konser gratis yang didukung tokoh politik juga menimbulkan pertanyaan. Apakah benar-benar tidak ada anggaran yang dikeluarkan? Meskipun artis tampil tanpa bayaran, biaya operasional seperti sewa panggung, peralatan suara, dan tenaga teknis tetap harus ditanggung oleh pihak tertentu. Jika sumbernya berasal dari dana publik atau sponsor yang berkaitan dengan kepentingan politik, maka transparansi patut dipertanyakan.
Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya sekadar wacana, tetapi diterapkan secara konsisten. Pemborosan dengan dalih pelatihan atau hiburan rakyat tetaplah pemborosan. Jika pemerintah serius ingin menghemat, kebijakan semestinya diterapkan secara proporsional dan tidak tumpang tindih antara penghematan di satu sisi dan pengeluaran besar di sisi lain. (BOMINDONESIA.COM)
