Biaya Perjalanan DPRD Kembali At Cost, MA Cabut Perpres 53 Tahun 2023 – bomindonesia.com

Biaya Perjalanan DPRD Kembali At Cost, MA Cabut Perpres 53 Tahun 2023

- Redaksi

Kamis, 29 Agustus 2024 - 07:37 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Biaya Perjalanan DPRD Kembali At Cost, MA Cabut Perpres 53 Tahun 2023

Kantor Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia

BOMINDONESIA.COM, JAKARTA – MA (Mahkamah Agung) menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 secara substansi telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui Putusan Nomor 12 P/HUM/2024, MA menilai pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara lumpsum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menyebabkan potensi pengelolaan keuangan daerah yang tidak dilakukan secara baik.

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 mempunyai aturan penjelasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Pemerintahan Daerah melalui Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Surat tertanggal 19 Oktober 2023 itu salah satunya memuat perbedaan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Kepala/Wakil Kepala Daerah maupun ASN dengan Pimpinan ataupun Anggota DPRD.

Berdasarkan angka 6 dalam surat Kemendagri tersebut, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara at cost (biaya riil).

Sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan secara lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas.

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sendiri terdiri atas uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan serta uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dijelaskan pada angka 4 dalam surat tersebut.

Mengutip pasal 1 Peraturan Menteri Keunangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012, Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus sedangkan at cost (biaya riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Lebih lanjut, MA memerintahkan kepada Presiden untuk mencabut Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional. Putusan tersebut merupakan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Selasa (11/6/2024) yang diketuai Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. (*)

Follow WhatsApp Channel bomindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Datang dari Banua, Love Riddim Bawa Reggae ke Panggung Nasional Lewat A Modest Gift
Tahun 2027, Organisasi Penerima Hibah Dilarang Terima Honorarium
Kawal Prabowo, SMSI Siapkan Masukan Kritis
Kenapa Jenderal Listiyo Sigit Nekad?
Mutasi 264 Pati Polri, Mantan Dirpolairud Polda Kalsel Promosi jadi Wadir Tindak Kortas Tipidkor
Eks Kapolri Listyo Sigit jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden dan Pejabat Negara
Gelombang Boikot RANS Carnival, Sejumlah Band Papan Atas Mundur, 56 UMKM Mundur, Influencer Serukan Bantu Lariskan
TERIMA KASIH, PAK PRESIDEN! Pemko Banjarmasin Dapat Banpres Rp20 Miliar untuk Penanganan Karhutla

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 18:34 WITA

Datang dari Banua, Love Riddim Bawa Reggae ke Panggung Nasional Lewat A Modest Gift

Senin, 16 November 2026 - 14:09 WITA

Tahun 2027, Organisasi Penerima Hibah Dilarang Terima Honorarium

Rabu, 4 November 2026 - 18:32 WITA

Kawal Prabowo, SMSI Siapkan Masukan Kritis

Rabu, 4 November 2026 - 18:26 WITA

Kenapa Jenderal Listiyo Sigit Nekad?

Selasa, 3 November 2026 - 23:40 WITA

Mutasi 264 Pati Polri, Mantan Dirpolairud Polda Kalsel Promosi jadi Wadir Tindak Kortas Tipidkor

Berita Terbaru

Kinerja Pemko Banjarmasin Sudah Tercapai 86,80 Persen Dari Rp 2,2 Triliun

Banjarmasin Bungas

Kinerja Pemko Banjarmasin Sudah Tercapai 86,80 Persen Dari Rp 2,2 Triliun

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:20 WITA

Verified by MonsterInsights